GAIB GERAKAN ALAM INDONESIA BERSIH

GAIB Gerakan Alam Indonesia Bersih
Categories: Artikel, Dokumen Bersejarah, Jiwa Semangat Nilai-nilai 45, News and Opini
GAIB BERSAMA DESA MERAK

Kepada Yth Jakarta, 17 Juli 2009
Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Di Jakarta

Salam Sejahtera,
Menindaklanjuti pengaduan atas temuan (data) awal kasus korupsi yang disampaikan oleh GAIB (Gerakan Alam Indonesia Bersih) yang terdiri dari:
1. DESA MERAK (DEddy mizwar SAurip kadi MEngutamakan RAKyat)
2. ICW (Indonesia Corruption Watch)
3. SETARA INSTITUTE
4. PRODEM (Pro Demokrasi)
5. LPI (Lembaga Pemilih Indonesia),
6. FKPI (Forum Kepemimpinan Pemuda Indonesia)
7. KBRI (Komando Bela Rakyat Indonesia)
8. ION (Ikatan Orang Netral)
9. SEKBER GOLPUT INDONESIA
10. LAKEDA PAPUA,
11. PEMUDA MALUKU BERSATU,
12. IEW (Indonesia Election Watch)
13. FRI (Front Rakyat Indonesia),
14. FOKSNU (Forum Komunikasi Santri NU)
15. PARHESIA INSTITUTE
16. LSM JARAK (Jaringan Rakyat)

ditambah dengan beberapa organisasi lagi yaitu:

1. GERAMP (Gerakan Ekonomi Rakyat Merah Putih)
2. MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia)
3. DIB (Dewan Integritas Bangsa)
4. GEMAR DEMO (Gerakan Masyarakat Untuk Demokrasi)
5. BOMB (Barisan Orang Muda Bersatu)
6. KAMPAK (Komite Aksi Mahasiswa & Pemuda Anti Korupsi)
7. REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi)
8. KORAK (Koalisi Rakyat Anti Korupsi)
9. PERMAK (Perkumpulan Madani Anti Korupsi)
10. APKNI (Aliansi Perempuan Kemitraan Nasional Indonesia)
11. FAM UI (Front Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia)
12. KOMIK (Komisi Orang Miskin Indonesia untuk Keadilan)
13. LAPASIP (Lembaga Pembela Hak-hak Sipil dan Politik)
14. RAKYAT BERGERAK
15. IDW (Indonesia Democracy Watch)
16. GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia)
17. JADEWA (Jakarta Development Watch)
18. PETROMINE WATCH INDONESIA (PWI)
19. KPHA (Komite Pengawas Hak Angket)
20. Barisan Penjaga Demokrasi
21. FINDTAS (Forum Indonesia Diambang Batas)
22. LSM GAPURA
23. GARAP (Gerakan Rakyat Peduli)
24. KSM (Konsultan Manajemen & Solusi)
25. LMP (Laskar Merah Putih)
26. LSM KMB (Keluarga Masyarakat Banten)
27. JARIKEBU (Jaringan Kebudayaan)
28. KBM (Keluarga Besar Marhaen)
29. JAMAN (Jaring Kemandirian Nasional)
30. SMarT Development & Financing
31. Eurocapital Peregrine Securities

bersama ini kami menambahkan bukti-bukti dan data-data yang kami anggap perlu untuk menunjang KPK agar dapat mengambil langkah yang tepat.

Data (temuan) yang kami maksud penting adalah sbb:


1. KORUPSI KPU:

LAPORAN BERSAMA Hasil Pengecekan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Setelah proses pengecekan selama 12,5jam data pemilih yang berasal dari KPUD-KPUD seluruh Indonesia milik Kubu 1 & 3 dari 115 Kab/Kota dapat diselesaikan sekitar 70 Kab/Kota, ditemukan bahwa DPT milik KPU Pusat terbukti BELUM DIMUTAKHIRKAN. Laporan Bersama tersebut ditandatangani Tim Kampanye Kubu 1 dan 3 dan juga diakui dan ditandatangani (diakui) oleh ketua KPU. Implikasinya sbb:

Kemana alokasi anggaran untuk pemutakhiran data pemilih yang mencapai Rp 3,7Trilyun? (Terlampir). Walau dalam Laporan Bersama tersebut tidak memaparkan soal korupsi di KPU (soal anggaran pemutakhiran data pemilih dan anggaran IT), namun jelas pengakuan tentang amburadulnya DPT yang belum dimutakhirkan menjadi bukti otentik adanya korupsi dalam penyalahgunakan anggaran untuk tujuan terkait.

Tumpang tindih dengan alokasi anggaran IT dengan kinerja sistem komputerisasi yang tidak layak. Seharusnya perancangan (desain) sistem komputerisasi pemilu mencakup dari awal sampai akhir proses pemilu (mulai dari sensus pemilih sampai dengan pengumuman hasil penghitungan, dsb). Disamping hardware dan sewa fasilitas networknya. Namun alokasi mata anggaran IT ternyata ada tersendiri. Untuk apa saja? Hasilnya amburadul seperti itu?

Sebagai perbandingan komputerisasi pemilu di negara lain dilakukan dengan dukungan IT dan multimedia secara komprehensif dan bisa diikuti/ dipantau. Diakses oleh rakyat secara terbuka dari proses awal hingga akhir. Diawali dengan SENSUS melalui pilihan SMS/ TELEPON/ INTERNET/ Manual yang bisa dipantau daftar tiap daerah siapa saja yang sudah mendaftarkan diri setiap saat melalui channel khusus TV/ Internet/ SMS/ Telepon, demikian juga pada saat penghitungan lansung dari tiap TPS melaporkan via SMS/ Internet/ Telepon/ Rekaman Video Saksi yang ditayangkan LIVE di channel TV khusus/ Internet Web/ Server Suara/ SMS, sehingga setiap orang bisa mengecek dengan perolehan suara di TPS mereka masing-masing setiap saat..

2. KORUPSI KEBIJAKAN:

SURAT EDARAN MENKEU tentang perintah penundaan pembayaran sampai akhir semester I 2009. Terindikasi pemanfaatan cashflow untuk kepentingan alokasi lain, dalam yurisdiksi kewenangan eksekutif yang tidak terjangkau wewenang legislatif. (Terlampir).

Contoh: Dana yang digantung di satu Bank yaitu BRI semuanya (lewat SK MENKEU pengelolaan dana APBN satu atap di BRI dan SK MENKEU penundaan bayar tsb) diperuntukkan untuk pengembalian (restitusi pajak) dari tahun 2004 s/d 2008 yang dibayarkan secara akumulatif pada tahun 2009 berupa ”rekening fiktif” atau ”kolaboratif”. (Contoh terlampir).

Hutang berupa penerbitan Global MTN di Pasar New York sebesar USD3 Miliar dengan bunga 11,75% plus berbagai fee, selama 10 tahun, yang jelas bunga diatas ”rate” pasar uang pada saat tandatangan.

Hutang bersyarat (Conditional Loan) Government to Government (G to G) yang diperuntukkan program populis hambur-hambur uang rakyat seperti BLT, Bansos, Jamkesmas, Askeskin, BOS, PNPM, Raskin, Kompor Gas, dll. Di negara-negara lain di dunia, kebijakan semacam ini adalah darurat artinya setelah kebijakan infrastruktur, jaminan pasar, regulasi yang transparan, dukungan kredit, bantuan teknis (semua secara terpadu) sudah dilakukan namun masih tersisa adanya pengangguran atau orang miskin maka dikucurkanlah santunan welfare semacam program-program itu. Bukan sebaliknya, belum melakukan yang fundamental malah menghamburkan uang rakyat yang terindikasi untuk keperluan pemenangan pemilu.

3. KORUPSI INFORMASI:

Beberapa artikel pembuktian dengan data-data akurat mengenai kebohongan publik soal penurunan harga BBM 3 kali (realitasnya harga BBM di pasar global memang turun dan kalau dihitung rakyat masih mensubsidi lebih dari 1 Trilyun), realitas hutang luar negeri (kenaikan hutang 31% dibilang lunasi IMF), target pertumbuhan (tidak tercapai) dan inflasi (meningkat tajam), nilai rupiah dibanding dolar dan dibanding nilai matauang negara tetangga (Rupiah melemah terus), harga-harga sembako dan tarif utilitas (naik diatas 50-90%), angka kemiskinan (paradox). Pengkaburan istilah juga dilakukan misalnya: Hutang Luar Negeri disebut Bantuan Negara Donor. Penjualan aset negara disebut Efisiensi BUMN, dsb.

4. KORUPSI PASAR MODAL:

Bukti-bukti tambahan berupa print sms dan foto-foto dalam kasus korupsi pasar modal (Rudi Rusli vs Jodi Haryanto yang mengkait kepada penguasa).

Dengan dukungan bukti-bukti yang gamblang, alangkah naifnya jika KPK tidak mengambil langkah nyata. Apakah KPK masih akan ada fungsinya apabila untuk hal yang jelas saja tidak punya gigi. Untuk itu, kami beserta gerakan GAIB sepenuhnya mendukung dan mendorong KPK untuk membongkar dan menuntaskan korupsi trilyunan uang rakyat ini secara sebenar-benarnya. Janji Allah SWT Kebenaran mampu membuktikan dirinya.


DESA MERAK
( DEddy mizwar SAurip kadi MEngutamakan RAKyat )

Deddy Mizwar Saurip Kadi
Jenderal Nagabonar Mayjen TNI (Purn)

Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung
2. Ketua BPK
3. Ketua KOMNAS HAM
4. Komisi Yudisial
5. Lembaga Perlindungan Saksi & Korban
6. Mahkamah Internasional
7. Lembaga HAM PBB
8. Lembaga HAM Internasional
9. CNN
10.CNBC
11. Arsip

0 Responses to “GAIB Gerakan Alam Indonesia Bersih”